HARGA SEBUAH DEMOKRASI

Dengan ucapan basmallah kita mulai sebuah perbuatan dan dengan melafatkan hamdallah kita mengakhirinya, demi mendapat ridho Dzat yang telah memberi kita kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Demikianlah yang sudah terbangun dalam moral pola kehidupan seorang muslim, sebab landasannya sudah jelas, jika yang akan dikerjakan itu adalah wujud dari ekspresi iman dan taqwa kepada Allah, maka ikhlas adalah wujud kesungguhan ia bekerja dan berjuang dan ridho adalah imbalan dari kerja kerasnya. Inilah sikap moral dari seorang muslim dan dari sinilah etos kerja seorang muslim terbangun, bahwa bekerja keras dan dan berjuang dalam kapasitas apa saja, kapan saja dan dimana saja adalah ibadah sekaligus jalan dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang sekaligus menjadi cara atau langkah hidup sebagai seorang pemimpin.

Adalah pemilu, pesta demokrasi anak bangsa, demikian kata orang yang tengah dimabuk euphoria demokrasi. Gegap gempitanya begitu dahsyat, sangat menguras tenaga dan pikiran serta menghabiskan dana yang tidak sedikit (entah dari mana asalnya) bahkan tidak berlebihan jika kita sebutkan bahwa pesta demokrasi rakyat yang datang 5 tahun sekali ini adalah pesta pemborosan yang luar biasa yang terjadi di muka bumi ini. Negeri yang selalu mengdepankan kenikmatan sesaat tanpa perubahan berarti. Adalah harga yang harus dibayar oleh pelaku-pelakunya dengan demokrasi yang sangat mahal memang tapi demi meraih sebuah cita-cita yakni ikut andil dalam pesta rakyat untuk menjadi jembatan suara rakyat. Tapi demi meraih sebuah cita-cita, yaitu ikut andil memperjuangkan sebuah masyarakat yang damai dan dapat menikmati hasil bumi serta kekayaan alam negerinya bukan menjadi pahlawan devisa di negeri orang dan menjadi kuli di negeri sendiri.

Ada sebuah kata kunci yang sesungguhnya tertanam dan tersentuh dihati setiap penduduk negeri ini adalah ”perubahan” . Tidak hanya sekedar sebuah mimpi, tapi dunia nyata yang mereka ingin wujudkan. Bukankah rakyat adalah pemilik sah negeri ini? Perubahan yang diinginkan rakyat ini harus dibarengi dengan perubahan dari seluruh aspek yang menjadi agen-agen dalam perubahannya. Perubahan sosial dan budaya bukanlah sebuah proyek sekali jadi yang dapat dibereskan sesuai dengan keinginan dan waktu kita. Perubahan budaya adalah sebuah perubahan yang menuntut ketabahan untuk menghadapi banyak hal tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Penyelesaiannya pun tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah saja, tetapi harus sinergi dengan berbagai elemen masyarakat. Setidaknya dari inilah dapat kita petik berapa mahal harga sebuah kata ”demokrasi” bukan dinilai dari rupiahnya, akan tetapi lebih pada esensi perubahan yang benar-benar diharapkan oleh rakyat. Jika kita kutip dari penggalan percakapan yang ada pada film Laskar Pelangi maka kita akan tahu bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tidak hanya didunia akan tetapi ketika diri kita sudah menghadap lagi pada-Nya.

NASIB PENDIDIKAN DITENGAH RIUHNYA POLITIK INDONESIA (diskursus sekolah bertaraf internasional = sekolah ideal = sekolah mahal vs APBN untuk Pendidikan 20% ??)

Trend pendidikan semakin tahun semakin bergeser pada pemenuhan selera konsumen. Ini ditandai dengan hadirnya sekolah-sekolah dengan label-label khusus, misalnya Sekolah Standar Nasional (SSN), sekolah dengan kelas Immersi, Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dsb. Kemunculan sekolah-sekolah dengan label-label tertentu jelas menjadikan pembiayaan yang harus dikeluarkan pun semakin “berkelas” dibandingkan dengan sekolah-sekolah dengan standar umum. Sekolah yang mempunyai label khusus itu pun yang pada akhirnya pembiayaannya menyedot anggaran dana pemerintah dengan jumlah besar dan pengeluaran yang juga harus dibayarkan oleh orangtua murid yang besarnya jauh diatas rata-rata sekolah rintisan apalagi sekolah berstandar “rintihan”(sekolah pinggiran).

Menguatnya Trend ini mau tidak mau membawa akses yang signifikan ditengah masyarakat, mengingat bahwa pemahaman masyarakat terhadap pendidikan masih minim (tentu saja hal ini tanpa menafikkan insan-insan yang pengetahuan tentang dunia pendidikannya tinggi). Sekolah bertaraf internasional mereka klasifikasikan sebagai sekolah yang tingkat akademiknya tinggi, tidak sepenuhnya salah memang, tapi pertanyaan yang muncul dari mereka lebih pada ranah finansial yang mengharuskan masyarakat untuk lebih dalam lagi mengorek kantongnya demi gengsi sekolah yang mempunyai taraf internasional.

Sebetulnya kalau kita mau cermat, sebuah sekolah tentunya didirikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan warga dengan mengacu pada kebutuhan pada masing-masing daerah. Tanpa bermaksud menimbulkan hegemoni dalam pendidikan tentunya pengadaan sekolah dengan label-label yang exclusive tersebut setidaknya hanya dapat diadakan pada daerah-daerah yang mempunyai input yang bagus untuk dilanjutkan pada taraf internasional, akan tetapi jika kita telaah lebih dalam masih banyak lingkungan di Indonesia yang untuk meneruskan denyut pendidikannya saja masih kembang kempis. Kalau sudah begini bisa dibayangkan bagaimana proses pembelajaran disekolah-sekolah seperti ini dapat dilangsungkan, bahkan yang ada tenaga pendidik hanya dipusingkan tentang bagaimmana cara mengajar murid yang inputnya rendah.

Hal ini diperparah dengan kenyataannya bahwa masyarakat luas dalam mengartikan pendidikan masih parsial, maka keberadaan sekolah-sekolah dengan label “wah” itu hanya akan mengesankan adanya gedung mewah berpilar emas ditengah-tengah kumpulan rumah kardus yang kumuh, amat menyilaukan mata. Kalaupun terpaksa sekolah-sekolah dengan standar “rintihan” harus ada, maka sudah menjadi tugas pemerintah untuk mendampingi sekolah-sekolah yang tak berdaya dengan memenuhi fasilitas-fasilitas yang belum ada disekolah itu sehingga tidak terjadi kesenjangan yang mencolok dalam dunia pendidikan.

Sebagai contoh dapat kita ambil dari novel Laskar Pelangi yang sebagai kisah nyata kemudian di dokumentasikan sebagai film yang mampu membuat kita insan pendidikan seakan malu dengan kualitas pendidikan yang kita berikan kepada anak didik dan masyarakat pada umumnya. Jika kita bandingkan antara keadaan Bintan yang saat itu dengan tempat tinggal kita saat ini tentu mempunyai perbedaan yang seharusnya bisa pula menjadi daya pendukung bagi kualitas pendidikan yang kita berikan.