Trend pendidikan semakin tahun semakin
bergeser pada pemenuhan selera konsumen. Ini ditandai dengan hadirnya
sekolah-sekolah dengan label-label khusus, misalnya Sekolah Standar Nasional
(SSN), sekolah dengan kelas Immersi, Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dsb.
Kemunculan sekolah-sekolah dengan label-label tertentu jelas menjadikan
pembiayaan yang harus dikeluarkan pun semakin “berkelas” dibandingkan dengan sekolah-sekolah
dengan standar umum. Sekolah yang mempunyai label khusus itu pun yang pada
akhirnya pembiayaannya menyedot anggaran dana pemerintah dengan jumlah besar
dan pengeluaran yang juga harus dibayarkan oleh orangtua murid yang besarnya
jauh diatas rata-rata sekolah rintisan apalagi sekolah berstandar “rintihan”(sekolah
pinggiran).
Menguatnya Trend ini mau tidak mau membawa
akses yang signifikan ditengah masyarakat, mengingat bahwa pemahaman masyarakat
terhadap pendidikan masih minim (tentu saja hal ini tanpa menafikkan
insan-insan yang pengetahuan tentang dunia pendidikannya tinggi). Sekolah
bertaraf internasional mereka klasifikasikan sebagai sekolah yang tingkat
akademiknya tinggi, tidak sepenuhnya salah memang, tapi pertanyaan yang muncul
dari mereka lebih pada ranah finansial yang mengharuskan masyarakat untuk lebih
dalam lagi mengorek kantongnya demi gengsi sekolah yang mempunyai taraf
internasional.
Sebetulnya kalau kita mau cermat, sebuah
sekolah tentunya didirikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan warga
dengan mengacu pada kebutuhan pada masing-masing daerah. Tanpa bermaksud
menimbulkan hegemoni dalam pendidikan tentunya pengadaan sekolah dengan
label-label yang exclusive tersebut setidaknya hanya dapat diadakan pada
daerah-daerah yang mempunyai input yang bagus untuk dilanjutkan pada taraf
internasional, akan tetapi jika kita telaah lebih dalam masih banyak lingkungan
di Indonesia yang untuk meneruskan denyut pendidikannya saja masih kembang
kempis. Kalau sudah begini bisa dibayangkan bagaimana proses pembelajaran
disekolah-sekolah seperti ini dapat dilangsungkan, bahkan yang ada tenaga
pendidik hanya dipusingkan tentang bagaimmana cara mengajar murid yang inputnya
rendah.
Hal ini diperparah dengan kenyataannya
bahwa masyarakat luas dalam mengartikan pendidikan masih parsial, maka
keberadaan sekolah-sekolah dengan label “wah” itu hanya akan mengesankan adanya
gedung mewah berpilar emas ditengah-tengah kumpulan rumah kardus yang kumuh,
amat menyilaukan mata. Kalaupun terpaksa sekolah-sekolah dengan standar
“rintihan” harus ada, maka sudah menjadi tugas pemerintah untuk mendampingi
sekolah-sekolah yang tak berdaya dengan memenuhi fasilitas-fasilitas yang belum
ada disekolah itu sehingga tidak terjadi kesenjangan yang mencolok dalam dunia
pendidikan.
Sebagai contoh dapat kita ambil dari novel
Laskar Pelangi yang sebagai kisah nyata kemudian di dokumentasikan sebagai film
yang mampu membuat kita insan pendidikan seakan malu dengan kualitas pendidikan
yang kita berikan kepada anak didik dan masyarakat pada umumnya. Jika kita
bandingkan antara keadaan Bintan yang saat itu dengan tempat tinggal kita saat
ini tentu mempunyai perbedaan yang seharusnya bisa pula menjadi daya pendukung
bagi kualitas pendidikan yang kita berikan.
