NASIB PENDIDIKAN DITENGAH RIUHNYA POLITIK INDONESIA (diskursus sekolah bertaraf internasional = sekolah ideal = sekolah mahal vs APBN untuk Pendidikan 20% ??)

Trend pendidikan semakin tahun semakin bergeser pada pemenuhan selera konsumen. Ini ditandai dengan hadirnya sekolah-sekolah dengan label-label khusus, misalnya Sekolah Standar Nasional (SSN), sekolah dengan kelas Immersi, Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dsb. Kemunculan sekolah-sekolah dengan label-label tertentu jelas menjadikan pembiayaan yang harus dikeluarkan pun semakin “berkelas” dibandingkan dengan sekolah-sekolah dengan standar umum. Sekolah yang mempunyai label khusus itu pun yang pada akhirnya pembiayaannya menyedot anggaran dana pemerintah dengan jumlah besar dan pengeluaran yang juga harus dibayarkan oleh orangtua murid yang besarnya jauh diatas rata-rata sekolah rintisan apalagi sekolah berstandar “rintihan”(sekolah pinggiran).

Menguatnya Trend ini mau tidak mau membawa akses yang signifikan ditengah masyarakat, mengingat bahwa pemahaman masyarakat terhadap pendidikan masih minim (tentu saja hal ini tanpa menafikkan insan-insan yang pengetahuan tentang dunia pendidikannya tinggi). Sekolah bertaraf internasional mereka klasifikasikan sebagai sekolah yang tingkat akademiknya tinggi, tidak sepenuhnya salah memang, tapi pertanyaan yang muncul dari mereka lebih pada ranah finansial yang mengharuskan masyarakat untuk lebih dalam lagi mengorek kantongnya demi gengsi sekolah yang mempunyai taraf internasional.

Sebetulnya kalau kita mau cermat, sebuah sekolah tentunya didirikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan warga dengan mengacu pada kebutuhan pada masing-masing daerah. Tanpa bermaksud menimbulkan hegemoni dalam pendidikan tentunya pengadaan sekolah dengan label-label yang exclusive tersebut setidaknya hanya dapat diadakan pada daerah-daerah yang mempunyai input yang bagus untuk dilanjutkan pada taraf internasional, akan tetapi jika kita telaah lebih dalam masih banyak lingkungan di Indonesia yang untuk meneruskan denyut pendidikannya saja masih kembang kempis. Kalau sudah begini bisa dibayangkan bagaimana proses pembelajaran disekolah-sekolah seperti ini dapat dilangsungkan, bahkan yang ada tenaga pendidik hanya dipusingkan tentang bagaimmana cara mengajar murid yang inputnya rendah.

Hal ini diperparah dengan kenyataannya bahwa masyarakat luas dalam mengartikan pendidikan masih parsial, maka keberadaan sekolah-sekolah dengan label “wah” itu hanya akan mengesankan adanya gedung mewah berpilar emas ditengah-tengah kumpulan rumah kardus yang kumuh, amat menyilaukan mata. Kalaupun terpaksa sekolah-sekolah dengan standar “rintihan” harus ada, maka sudah menjadi tugas pemerintah untuk mendampingi sekolah-sekolah yang tak berdaya dengan memenuhi fasilitas-fasilitas yang belum ada disekolah itu sehingga tidak terjadi kesenjangan yang mencolok dalam dunia pendidikan.

Sebagai contoh dapat kita ambil dari novel Laskar Pelangi yang sebagai kisah nyata kemudian di dokumentasikan sebagai film yang mampu membuat kita insan pendidikan seakan malu dengan kualitas pendidikan yang kita berikan kepada anak didik dan masyarakat pada umumnya. Jika kita bandingkan antara keadaan Bintan yang saat itu dengan tempat tinggal kita saat ini tentu mempunyai perbedaan yang seharusnya bisa pula menjadi daya pendukung bagi kualitas pendidikan yang kita berikan.